Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa tahap awal revitalisasi tambak di wilayah pantai utara Jawa Barat dapat menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa penyediaan perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Investasi yang akan dikerahkan mencapai lebih dari Rp26 triliun untuk wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan untuk ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi dilaksanakan bertahap mulai 2025 dimulai dari Jawa Barat, menargetkan 20.413,25 hektare tambak di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Pada 25 Juni 2025, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru telah dilakukan.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, juga ada Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.
—
