Pemerintah Provinsi Jakarta diharapkan tetap fokus memprioritaskan penanganan banjir, meskipun anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air mengalami pengurangan. Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti bahwa Dinas Sumber Daya Air akan menghadapi pemangkasan dana yang signifikan pada tahun anggaran 2026. Namun, Yuke tidak merinci berapa besar pengurangan tersebut.

Yuke menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung perlu tetap mengutamakan penanganan banjir. “Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” tuturnya saat berbicara di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia juga yakin bahwa anggaran yang ada di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk menjalankan program-program utama, termasuk merespons berbagai aduan masyarakat hasil reses, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan aspirasi dewan. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” katanya. Selain itu, pihaknya akan terus mengawasi dan mengoptimalisasi seluruh proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak perlu dilakukan pergeseran termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” ujarnya.