Pemerintah yakin bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% di tahun 2025 akan tercapai. Keyakinan ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, ketika melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga menyoroti stabilitas ekonomi nasional dengan memaparkan indikator-indikator makro ekonomi, serta langkah untuk meningkatkan konsumsi di akhir tahun dan memajukan kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Ia juga menambahkan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan menunjukkan surplus, sementara cadangan devisa tetap terjaga di level yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan kredit nasional berjalan positif dan ditopang oleh likuiditas yang kuat, yang diperkirakan berdampak baik bagi perekonomian di tahun yang akan datang.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah memacu konsumsi masyarakat lewat program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara online maupun melalui ritel nasional. Di samping konsumsi, sektor pariwisata terus digiatkan dengan berbagai acara nasional sepanjang bulan Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari persiapan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Airlangga juga menyarankan kebijakan kerja fleksibel.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga diwujudkan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan nasional yang terus meningkat.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.