Pemerintah telah mengumumkan penambahan kuota untuk liquid petroleum gas (LPG) bersubsidi sebesar 350 ribu ton untuk tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pasokan LPG bersubsidi tetap stabil khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Arahan ini penting untuk memastikan tidak ada kelangkaan di masyarakat.
“Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota dimana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,”
tutur Bahlil.
Langkah penambahan kuota ini diambil untuk mengantisipasi kebutuhan energi rumah tangga sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa kekhawatiran akan suplai LPG.
“Saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru di 2025, insya Allah clear menyangkut dengan LPG,”
lanjutnya.
Bahlil menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak memerlukan alokasi tambahan dari anggaran negara. Anggaran subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 82 triliun sudah mencukupi untuk menutupi kuota tambahan ini, yang diperkirakan akan menghabiskan Rp77–78 triliun.
“Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di 80 triliun (rupiah), hanya sekitar 77-78 triliun (rupiah),”
jelas Bahlil.
Penambahan kuota ini direncanakan hanya untuk tahun 2025, sementara subsidi untuk tahun 2026 akan mengikuti RAPBN yang ada. Pembahasan mengenai mekanisme distribusi subsidi agar tepat sasaran masih berlangsung di antara kementerian dan lembaga terkait.
“Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,”
ucap Menteri ESDM.
Kebijakan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
